Desain Penyusunan RPJMKal

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa   adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, maka Pembangunan  dilaksanakan dengan tahapan: a). Perencanaan Pembangunan Kalurahan; b). pelaksanaan Pembangunan Kalurahan; c). pengawasan Pembangunan Kalurahan; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Kalurahan .

Berangkat dari dasar tersebut,  langkah awal pembangunan Kalurahan diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kalurahan disusun sesuai dinamika yang terjadi  secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun seiring dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,serta perubahan prioritas pembangunan nasional dan daerah  yang mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan draft akhir RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 selanjutnya  diperlukan penyesuaian.

penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan. RPJMKalurahan tahun 2019-2026  ini  disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kalurahan, dan lembaga-lembaga Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Kalurahan, dan sumber pembiayaan program sektoral. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Pemerintah Kalurahan.

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kalurahan sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan. Memudahkan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur. Memudahkan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu delapan tahunan.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Kalurahan adalah 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ……. Tahun 20…. tentang Daftar Kewenangan Desa  Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor … Tahun 20… tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa  (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20…. Nomor …); dan

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ….. Tahun 20…. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ….Tahun 20….

 

1.3 Pengertian

Dalam Penyusunan RPJM Kalurahan  ini yang dimaksud dengan: 

1. Kalurahan  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

3. Pemerintahan Kalurahan  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. 

4. Pemerintah Kalurahan  adalah Lurah  atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan  atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

6. Musyawarah Kalurahan  atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal  untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan), swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota . 

8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal 

9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. 

10. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BAMUSKAL dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perKalurahanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Kalurahan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan. 

13. Pengkajian keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan. 

14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 

18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. 

19. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang syah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. Panduan Penyusunan RPJM Kalurahan 

21. Dana Desa  adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. 

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

23. Lembaga kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat, 

24. Lembaga adat Kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kalurahan

 

 

 

 

 

BAB II

PROFIL KALURAHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET KALURAHAN

Kalurahan : Botodayaan

Kapanewon : Rongkop

Kabupaten : Gunungkidul

Provinsi : D.I Yogyakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

4.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah 8 (delapan) tahun. Visi pembangunan Jangka Menengah Kalurahan  periode 2019-2026, merupakan penjabaran dari Visi Lurah  terpilih, visi tersebut menjawab permasalahan dan isu strategis Kalurahan  sesuai kondisi  lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalurahan Botodayaan  maka  kondisi  yang  ingin dicapai (desired future) pada periode 2019-2026 adalah: Terwujudnya kehidupan masyarakat Kalurahan  Botodayaan yang religius, aman, harmonis, maju, adil, berbudaya dan sejahtera.

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Botodayaan pada tahun 2019-2026, yaitu : terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. selalu  mementingkan musayawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya tepat sasarannya. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Menjadikan spiritual roh dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal  yang tumbuh di masyarakat. Mengembangan sistem usaha mandiri melalui pemberdayaan BUMKal. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan iner golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kalurahan.

Visi Kalurahan Botodayaan  diselaraskan dengan visi Daerah Kabupaten Gunungkidul  yaitu: Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban. Interkoneksi visi Kalurahan Botodayaan seperti pada bagan sebagai berikut:

i kesamaanya apa 

4.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi Kalurahan.

Upaya  tersebut sebagai berikut:

Misi 1 

Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah kalurahan dan lembaga Kalurahan

Tujuan  

Mewujudkan  kehidupan masyarakat dengan kondisi ketenangan dan ketertiban yang mendukung aktivitas berjalan normal, aman, nyaman

Sasaran  

Aparatur Pemerintah Kalurahan dan lembaga Pemerintahan serta  lembaga kemasyarakatan dan masyarakat

  Misi 2 

  Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan

Tujuan 

Terwujudnya Kalurahan Botodayaan aman, tertib , berkeadilan sosial, meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kalurahan

Sasaran 

Pemerintah Kalurahan, lembaga, masyarakat

Misi 3

Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel

Tujuan 

  Lahirnya tatanan pemerintah yang terbuka dalam menjalankan tugasnya, bebas dari korupsi, serta bertanggungjawab penuh kepada masyarakat atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, adanya kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana dan kebijakan, dan adanya kepastian bagi pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tindakan tata kelola pemerintahan.

  Sasaran 

  Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga dan pemerintah Kalurahan

Misi 4 

Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong-royong

Tujuan 

Menumbuhkan dan mewujudkan rasa tanggungjawab bersama atas nilai-nilai budaya lokal gotong royong, kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial dilingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja

Sasaran 

Masyarakat, kelompok usaha, disabilitas, kelompok miskin, kelompok usaha dan  industri, kelompok pendidikan masyarakat, pemerintah dan lembaga pemerintah Kalurahan

Misi 5  

Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama 

Tujuan

Membangun identitas dan jatidiri Kalurahan Botodayaan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga keharmonisan budaya dan agama ditengah keberagaman

Sasaran

Masyarakat, pemerintah kalurahan, lembaga

Keselarasan visi misi dan tujuan RPJMD Gunungkidul dan RPJMKal Botodayaan Visi  Pembangunan RPJMD Gunungkidul 2025-2029 sebagai berikut :

“Membangun Masyarakat Adil Makmur, dan berkeadaban.” Visi Kalurahan Botodayaan tahun 2019-2026 adalah  “Terwujudnya Desa Yang Kondusif Berbudaya dan Bertaqwa”.

Tabel  1

Penyelarasan Visi, Misi RPJMD Gunungkidul ,RPJMKal

URAIAN	RPJMD Gunungkidul	RPJMKal	Kata Kunci
VISI	Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban	Terwujudnya  Desa Yang Kondusif Berbudaya dan Bertaqwa	Adab, kewenangan lokal berskala desa, inklusif
MISI
RPJMD Gunungkidul		RPJMKal
Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.		1. Menumbuhkankembangkan budaya kerjasama dan gotong royong 2. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan
Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.		1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan 2. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong-royong 3. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah dan lembaga Kalurahan
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.		1. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan 2. Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 3. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama
Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.		1. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama 2. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong-royong
Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.		Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa		1. Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama 2. Menumbuhkembangkan potensi budaya lokal dan kehidupan beragama

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah mencapai sasaran daerah. Arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk nyata dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah alam menjalankan  pembangunan harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala serta ancaman yang timbul selama  periode  pemerintahan  dan sesuai pembangunan berkelanjutan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu mempersiapkan permasalahan maupun isu strategis pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk  mengarahkan  perumusan  strategi yang dipilih dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahunnya. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis daerah sehingga memiliki fokus serta sesuai pengaturan  pelaksanaan  kebijakan.  Fokus utama pertahun atau tema setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan  indikator  sasaran  yang  telah  ditetapkan, dan perumusan kebijakan.

Untuk memberi arah penentuan prioritas pembangunan tahunan sebagai tahapan perwujudan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMKalurahan  perlu dirumuskan indikasi tema pembangunan tahunan, sebagai berikut :

Tabel 3

Indikasi Tema Tahunan RPJM Kalurahan Botodayaan  Tahun 2019-2026

No	TAHUN	TEMA  /FOKUS	KATA KUNCI
1.	2019
2	2020
3	2021
4	2022
5	2023
6	2024
7	2025
8	2026	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, dalam rangka meningkatkan derajad ekonomi berbasis kearifan lokal menuju botodayaan kondusif berbudaya dan bertaqwa, dengan dilandasi kapasitas pamong dan lembaga yang memadahi	1. Reformasi kalurahan 2. Infrastruktur dasar 3. Ekonomi 4. Kelembagaan desa dan masyarakat yang kompeten

 

Indikasi tema tersebut selanjutnya dalam pelaksanaan  memperhatikan dengan tema dan arah pembangunan tahunan Kabupaten Gunungkidul  untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Kalurahan. 

 

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 

 

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencananaan komperhensif pemerintah daerah dalam mencapai  tujuan dan khususnya sasaran daerah sebagai upaya mewujudkan efektifitas, efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan  yang  terukur dan profesional. Strategi juga dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Perencanaan lima tahun kedepan diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi. Consecutive process dan saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan perumusan yang dilakukan dalam mencapai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada rencana pembangunan jangka menengah ini. Strategi diawali dengan perumusan alternative strategy yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada dalam lingkup pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternative strategy adalah SWOT, sehingga rumusan alternative strategi berikut merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

 

5.1 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan serangkaian upaya berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategi pembangunan. Strategi pembangunan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kalurahan.

Peran strategis dalam fungsi fasilitator mengupayakan kepada swasta, masyarakat dan stakeholders  pembangunan  untuk  memfasilitasi akses yang dibutuhkan sesuai tugas dan kewenangannya. Penentuan alternatif  strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang permanen terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) seperti pada tabel berikut:

Tabel 2

Analisis SWOT dan Perumusan Strategi

Misi 1: Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan

INTERNAL           EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Sdm pamong dan lembaga Kalurahan  tinggi 2. Sarana prasarana kerja yang memadahi 3. Tim kerja yang kuat	1. Jangkauan ke pusat pemerintah kapanewon, kabupaten, Daerah dibatasi  jarak jangkau serta waktu yang lama
Peluang (O)	SO	WO
1. Keberpihakan kebijakan  Pemerintah daerah, pusat terhadap  Perangkat desa	1. Inovasi pelayanan 2. Penguatan aktivitas organisasi 3. Membangun tata kelola kehidupan sosial 4. Kemitraan kerja	1. Membangun sistem informasi terpadu , penguatan digitalisasi Desa, jaringan internet diperkuat
Ancaman (T)	ST	WT
1. Kecepatan layanan digital, laju pertumbuhan ekonomi global	1. Menguatkan peran lembaga, tokoh dalam membangun sinergitas tata kehidupan sosial, dan agama, membangun konektivitas antar padukuhan 2. Membangun infrastruktur  sosial, politik yang demokratis	1. Melestarikan pranata sosial masyarakat

 

Misi 2 : Meningkatkan pembangunann sarana dan prasarana kalurahan 

 

 

 

 

INTERNAL                 EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	· Gotong-royong masyarakat tinggi · Organisasi tertata · Keberpihakan anggaran kalurahan aksesibilitas , konektivitas antar padukuhan · Tersedia sdm pemerintah dan lembaga · Tata kelola keuangan yang akuntabeltransparan, ruang demokrasi terbuka	· Wilayah kalurahan luas. · Ketersediaan penyedia barang pabrikan kurang lengkap
Peluang (O)	SO	WO
· Dukungan kebijakan pemerintah daerah, DIY dan pusat · Jarak  ke pusat layanan barang dan jasa terjangkau	· Gerakan sosial gotong royong · Penguatan perencanaan berbasis kebutuhan · Transparansi anggaran · Akuntabilitas publik yang transparan	§ Meningkatkan gotong-royong warga § Optimalisasi sumber daya alam § Optimalisasi swakelola § Peningkatan kapasitas perencanaan berbasis keswadayaan
Ancaman (T)	ST	WT
· Kebijakan anggaran dana transfer dilakukan diakhir tahun penyusunan perencanaan	· Pelatihan tim penyusun APBKal  · Penguatan pusat data pembangunan	· Penguatan peran kelembagaan Kalurahan dalam menumbuhkan partisipasi warga

Misi 3 : Menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel

 

INTERNAL                 EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	· Terdapat lembaga kemasyarakatan di Kalurahan Botodayaan · Terdapat Sdm kelembagaan · Visi dan misi Kalurahan dipahami oleh lembaga dan masyarakat · Sdm pamong tinggi · Tim kerja kuat	· Sdm kelembagaan belum merata · Sarana pendukung jaringan internet belum memadahi
Peluang (O)	SO	WO
· Kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat · Adanya program reformasi kalurahan	· Penyusunan rencana aksi lembaga · Penguatan kapasitas sdm lembaga · Penguatan kapasitas pamong · Menguatkan forum -forum sosial masyarakat · Publikasi anggaran · Keterlibatan seluruh warga dalam penyusunan kebijakan melalui musyawarah desa	· Pendidikan dan pelatihan kelembagaan · Penyusunan standar indikator kerja lembaga · Penguatan peran kelembagaan masyarakat dan kalurahan
Ancaman (T)	ST	WT
· Kebijakan pemerintah tentang anggaran, rumusan penyusunan APBKakl limit waktu penyusunan	· Evaluasi kinerja kelembagaan · Penyusunan target kinerja kelembagaan	· Seleksi anggota lembaga berbasis kapasitas

 

Misi 4 :Menumbuhkembangkan budaya kerjasama dan gotong-royong

INTERNAL                 EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	· Terdapat kelompok ketrampilan masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di setia padukuhan · Organisasi kelompok hidup dan berkembang · Terdapat potensi sda di Kalurahan potensi dikembangkan · Kearifan lokal terjaga dan berkembang	· Pengaruh kebutuhan masyarakat , mendorong warga memenuhi pendapatan dari luar daerah
Peluang (O)	SO	WO
· Keberpihakan anggaran supra desa · Regulasi keistimewaan DIY mengembalikan kesadaran gotong -royong	· Penguatan organisasi keswadayaan · Membangun kesadaran masyarakat · Penganggaran yang adil · Kemitraan · Penyusunsn regulasi pemerintah Kalurahan tentang gotong-royong	· Menyediakan ruang demokrasi melalui budaya musyawarah · Pembangunan berbais kebutuhan
Ancaman (T)	ST	WT
· Kebijakan anggaran  pemerintah berubah · Regulasi terlambat	· Penguatan kapasitas pemerintah kalurahan · Penyusunan regulasi pranata sosial · Menjaga dan menguatkan kearifan lokal	· Penganggaran berbasis kebutuhan · Penyusunan perencanaan partisipatif

 

 

Misi 5 : Memupuk potensi budaya lokal dan kehidupan beragama

INTERNAL           EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	· Toleransi keberagaman agama kuat · Kegiatan adat istiadat terjaga · Lembaga keagamaan aktif melakukan pendidikan masyarakat	· Informasi dan pendidikan terbatas  · Belum ada lembaga pendidikan  keagamaan permanen, (pondok pesantren,dll) · Jarak tempuh ke lembaga pendidikan keagamaan jauh
Peluang (O)	SO	WO
· Akses dengan layanan kabupaten, DIY didukung kebijakan pemerintah yang kooperatif berbasis teknologi	· Penguatan kapasitas sdm lembaga adat dan keagaman · Pembentukan forum lintas agama dan adat · Penyusunan rencana aksi kegiatan lembaga	· Program sambang warga · Edukasi dan sosialisasi layanan · Penyediaan ruang kreatif
Ancaman (T)	ST	WT
· Perubahan kebijakan yang belum mampu diikuti sdm layanan kalurahan Botodayaan	· Penguatan kapasitas melalui pelatihan  · Penyelenggaraan even budaya tahunan · Inovasi budaaya untuk membuka peluang ekonomi	· Membentuk tim kerja berbasis kompetensi

 

 

D.PROGRAM PEMBANGUNAN DI KALURAHAN

DESKRIPSIKAMN YOOO KEGIATAN YANG SUDAH BERJALAN DARI 2020 S.D 2025 DANNN YANG AKAN DILAKUKAN DI TAMBAHAN 2026-2027

DETAILNYAA DIMATRIK BAWAH INII YOOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel….

Perubahan Rencana Program / Kegiatan Pembangunan

Kalurahan  Botodayaan  Kapanewon Rongkop

Tahun 2020 s.d 2027

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJMKal	Biaya dan Sumber Pembgiayaan		Sasaran SDGs ke
					Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8		Jumlah  (000)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.02.90.	Pengadaan Peralatan Kerja
01.02.91.	Pengadaan Mebel
01.02.92.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel
01.02.93.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
01.02.94.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
01.02.95.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja
01.02.96.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
01.02.97.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Desa
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan  Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.90.	Penyusunan Monografi Desa
01.03.91.	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran
01.04.91.	Pengisian Perangkat Desa
01.04.92.	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa
01.04.93.	Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa
01.04.94.	Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa
01.04.95.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam
01.04.96.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05.	Sub Bidang Pertanahan
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
01.05.90.	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa
01.05.91.	Sertifikasi Tanah Milik Desa
01.05.92.	Pengadaan Tanah Milik Desa
01.05.93.	Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga
01.05.94.	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB
01.05.95.	Perapatan Patok Batas Desa
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga  PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaja
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
02.01.91.	Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa
02.01.92.	Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa
02.01.93.	Pendataan Warga Putus Sekolah dan Buta Huruf/Aksara
02.01.94.	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
02.02.90.	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
02.02.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
02.02.92.	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
02.02.93.	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
02.02.94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
02.02.95.	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
02.02.96.	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
02.02.97.	Surveilan berbasis masyarakat
02.02.98.	Insentif kader kesehatan/KB
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.03.90.	Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
02.03.91.	Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
02.03.92.	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.04.90.	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
02.04.91.	Pemberian stimulan jamban sehat
02.04.92.	Pengelolaan sampah desa/permukiman
02.04.93.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
02.04.94.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)
02.05.90.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
02.05.91.	Pengelolaan Wana Desa
02.05.92.	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
02.05.93.	Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
02.05.94.	Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
02.06.90.	Pengelolaan Radio Komunitas Milik Desa
02.06.91.	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.90.	Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.90.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
02.08.91.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa
02.08.92.	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
02.08.93.	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
02.08.94.	Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.01.90.	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
03.01.91.	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
03.01.92.	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
03.01.93.	Pembinaan Jaga Warga
03.01.94.	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
03.01.97.	Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.10.95.	Pengadaan Seragam Satlinmas
03.10.96.	Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
03.02.90.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
03.02.91.	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
03.02.92.	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
03.02.93.	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
03.02.94.	Pelaksanaan sunatan massal
03.02.95.	Pembinaan lembaga desa pelestari adat
03.02.96.	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.90.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
03.03.91.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
03.03.92.	Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
03.03.93.	Operasional Karang Taruna
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.90.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
03.04.91.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
03.04.92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
03.04.93.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
03.04.94.	Pembinaan RT/RW
03.04.95.	Operasional LPMD dan/atau LPMP
03.04.96.	Operasional PKK
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04.01.90.	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
04.01.91.	Pembinaan kelompok perikanan darat
04.01.92.	Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa
04.01.93.	Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
04.01.94.	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
04.01.95.	Pembinaan kelompok nelayan
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan  (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.90.	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana
04.02.91.	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
04.02.92.	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
04.02.93.	Pembangunan/rehabilitasi  lumbung desa
04.02.94.	Pemeliharaan lumbung desa
04.02.95.	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
04.02.96.	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
04.04.90.	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
04.04.91.	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
04.04.92.	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
04.04.93.	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
04.04.94.	Pembinaan ketahanan keluarga
04.04.95.	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
04.04.96.	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
04.04.97.	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
04.04.98.	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.90.	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasiona
04.05.91.	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.90.	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.90.	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
04.07.91.	Pengelolaan pasar desa
04.07.92.	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

 

 

 

 

 

 

BAB V

PENUTUP

 

A. Program Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan  Botodayaan Tahun 20219- 2026 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai desa dalam kurun waktu masa bakti Lurah  terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Lurah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan kalurahan. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan  ( RPJMKal ) sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang  Desa. Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh   lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). 

Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program  dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada pemerintah Kalurahan Botodayaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pemerintah kalurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMKal Botodayaan Tahun 2019-2026. RPJMKal Botodayaan Tahun 2019-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pendataan Desa: 

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang kondisi desa. 

2. Perencanaan Pembangunan Desa: 

Menyusun rencana berdasarkan data pendataan dan melibatkan partisipasi masyarakat. 

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa: 

Melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan anggaran yang telah disepakati, biasanya melalui mekanisme swakelola. 

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana: 

Melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan untuk perbaikan di masa mendatang. 

Prinsip Pembangunan Desa

· Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. 

· Partisipatif: Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan. 

· Akuntabel: Pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

· Efisien dan Efektif: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. 

· Berpihak pada Masyarakat: Pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pihak yang Terlibat

· Pemerintah Desa: Dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki tugas utama melaksanakan pembangunan desa. 

· Masyarakat Desa: Unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

· Pendamping Profesional: Tenaga ahli yang membantu pemerintah dan masyarakat desa. 

· Perangkat Daerah dan Tenaga Ahli Lainnya: Mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Tujuan Pembangunan Desa 

· Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

· Memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan. 

· Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana desa. 

· Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran :
1. Peta sosial Kalurahan
2. Tabel Daftar masalah dan potensi dari potret Kalurahan
3. Tabel Gambar Kalender Musim
4. Tabel Daftar masalah dan Potensi dari Kalender Musim
5. Tabel Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
6. Tabel Pengelompokan masalah
7. Tabel penentuan Peringkat masalah
8. Tabel Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
9. Tabel Peringkat Tindakan
10. Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2026
11. Tabel Indikasi Perencanaan Pembangunan Kalurahan dari RPJM-Kalurahan

Tabel rencana pembangunan Kalurahan:
1. Berita Acara Rapat Bamuskal tentang Persetujuan Peaturan Kalurahan RPJM-Kalurahan
2. Surat Keputusan Bamuskal tentang persetujuan Peraturan Kalurahan RPJM – Kalurahan
3. Peaturan Kalurahan RPJM Kalurahan
4. Dukumen Kegiatan Penyusunan RPJM-Kalurahan
5. Daftar Hadir dan Berita Acara Sosialisasi Kapanewon Program RPJM-Kalurahan
6. Daftar Hadir dan Berita Acara Musrenbang Kalurahan I
7. SK Tim RPJM-Kalurahan