Cara Evaluasi RKPKalurahan

 Format 1 : Lembar Kerja Evaluasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan 

 

LEMBAR KERJA EVALUASI RKP KALURAHAN

 

Kalurahan : ………………….

Kapanewon : ………………….

Kabupaten : Gunungkidul

 

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak
1	Aspek Legalitas dan Administratif
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.			Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:  a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau  c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal.  d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran RKP Kalurahan;  e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan;  f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;dan  g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam RKP Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg RKP Kalurahan dilakukan tepat waktu.			1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang RKP Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan RKP Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang RKP Kalurahan			1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mecermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan RKP Kalurahan telah ada dasar hukumnya			Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif : …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………

 

 

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran
2.1	Apakah rancangan perkal RKPKal  disusun mendasarkan pada RPJMkal  atau Perubahan RPJMKal.			- Perkal RPJMKal - Perubahan RPJMKal
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada			- SE Bupati Pedoman penyusunan Perubahan RPJMKal dan RKPKal  - rancangan Perkal RKPKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam RKP Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.				- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi  RKP Kalurahan telah digunakan seluruhnya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Evaluasi dilakukan tanggal : ..................... Hasil Evaluasi : 1. Untuk disetujui Panewu 2. Untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi,     ttd   Nama : ........................ Jabatan : ........................

 

Format 2 Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang RKP Kalurahan 

 

PANEWU ....... (Nama Kapanewon)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANEWU ..... (Nama Kapanewon)

NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ........ (Nama Kalurahan) KAPANEWON ........... (Nama Kapanewon) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN ………………… TAHUN ANGGARAN 20xx

PANEWU ……….... (Nama Kapanewon),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan……… Tahun Anggaran 20xx dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal … ayat (…) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor …… Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 20xx evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan …………. Kapanewon ………  Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN………………… Tahun Anggaran 20xx;

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ........ (Nama Kalurahan) tentang ........ (menyesuaikan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang ........ berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

ditetapkan di ...............

pada tanggal .................

Panewu ....., (Nama Kapanewon),

 

 

 

 

 

................................

(Nama) sesuai tata naskah dinas

 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN PANEWU ……………

NOMOR ………… TAHUN ………….

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ..... KAPANEWON ..... TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN………. TAHUN ANGGARAN 2026

 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ………..

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

 

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak
1	Aspek Legalitas dan Administratif
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.			Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:  a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau  c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal.  d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran RKP Kalurahan;  e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan;  f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;dan  g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam RKP Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg RKP Kalurahan  dilakukan tepat waktu.			1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang RKP Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan RKP Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang RKP Kalurahan			1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mecermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan RKP Kalurahan telah ada dasar hukumnya			Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif : …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………dst

 

 

 

 

 

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran
2.1	Apakah rancangan perkal RKPKal disusun mendasarkan pada RPJMKal atau Perubahan RPJMKal.			- Perkal RPJMKal - Perubahan RPJMKal
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada			- SE Bupati  Gunungkidul Pedoman penyusunan Perubahan RPJMKal dan RKPKalurahan Tahun 2026 - rancangan Perkal RKPKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam RKP Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.				- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam RKP Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan RKP Kalurahan telah digunakan seluruhnya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………

 

 

Panewu ....., (Nama Kapanewon)

 

 

 

 

................................

(Nama) sesuai tata naskah dinas