TPP Kapanewon Rongkop Perkuat Validitas Data Melalui Fasilitasi Pendataan Sosial Budaya DPMK2PS DIY Tahun 2026

Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Rongkop terus melaksanakan fasilitasi Pendataan Sosial Budaya Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMK2PS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penyediaan data sosial budaya desa yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kalurahan. Pendataan dilaksanakan pada delapan kalurahan di wilayah Kapanewon Rongkop dengan pendampingan langsung oleh Tim TPP Desa. Personel Tim TPP Kapanewon Rongkop yang terlibat dalam kegiatan tersebut terdiri atas Gunawan Aribowo, Sunu Aji Saksana, dan Aristya Hardiyanti. Pendampingan dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi, fasilitasi, serta verifikasi data bersama pemerintah kalurahan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan desa berbasis data sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan sistem informasi desa. Kehadiran TPP diharapkan mampu memastikan kualitas data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Hingga awal Juli 2026, proses pendataan telah berhasil diselesaikan di tiga kalurahan, yaitu Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Petir, dan Kalurahan Pucanganom. Penyelesaian pendataan di Kalurahan Pucanganom dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026. Proses pengumpulan data melibatkan informan utama dari unsur pemerintah kalurahan yang memahami kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan wilayahnya. Informan tersebut terdiri atas Lurah, Kamituwa, Pangripta, dan Ulu-ulu yang memberikan berbagai data sesuai dokumen resmi pemerintah kalurahan. Seluruh proses pendataan dilaksanakan melalui diskusi, klarifikasi, serta pencocokan data dengan dokumen administrasi yang tersedia. Pendamping Desa Profesional berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap indikator pendataan dipahami secara seragam oleh seluruh responden. Dengan mekanisme tersebut, data yang dihimpun diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Pendataan Sosial Budaya Tahun 2026 mencakup lima aspek utama yang menggambarkan kondisi pembangunan di tingkat kalurahan secara komprehensif. Aspek pertama adalah bidang pendidikan dan budaya yang memuat antara lain data mengenai jumlah PAUD, angka anak tidak sekolah atau putus sekolah mulai jenjang SD hingga SMA/SMK, keberadaan PKBM, serta berbagai indikator pendidikan lainnya. Aspek kedua adalah pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah Posyandu, jumlah kader Posyandu, keberadaan Rumah Desa Sehat (RDS), serta berbagai fasilitas pendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Aspek ketiga adalah ketahanan pangan yang memuat informasi mengenai sumber anggaran ketahanan pangan, keberadaan lumbung pangan desa, komoditas unggulan, dan berbagai program pendukung kemandirian pangan masyarakat. Aspek keempat mencakup sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kebencanaan yang mendokumentasikan kelembagaan pengelolaan sampah, jenis bencana yang sering terjadi, serta kegiatan pelestarian lingkungan yang didukung melalui APBDesa. Aspek kelima adalah inklusi desa yang memuat antara lain data mengenai potensi unggulan desa, jumlah kader pemberdayaan dan pembangunan desa, serta kondisi kemiskinan berdasarkan data individu desil satu yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Desa maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kelima aspek tersebut merupakan indikator penting dalam menggambarkan tingkat perkembangan sosial budaya dan kapasitas pembangunan setiap kalurahan.

Dalam pelaksanaan pendataan, Tim Pendamping Profesional tidak hanya mendampingi proses pengisian instrumen, tetapi juga memberikan fasilitasi teknis kepada pemerintah kalurahan. Pendampingan dilakukan agar seluruh data yang dimasukkan benar-benar bersumber dari dokumen resmi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Responden utama dalam kegiatan ini berasal dari unsur Pangripta, Ulu-ulu, Kamituwa, dan Dukuh yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan data pemerintahan kalurahan. Seluruh data diverifikasi dengan mengacu pada dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 sehingga konsistensi informasi dapat terjaga. Pendekatan tersebut merupakan praktik yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Keberadaan data yang valid akan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pendampingan menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan basis data sosial budaya yang berkualitas.

Tim TPP Kapanewon Rongkop menargetkan seluruh proses pendataan pada delapan kalurahan dapat diselesaikan pada minggu ketiga bulan Juli 2026. Target tersebut disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah kalurahan di wilayah Kapanewon Rongkop. Selain memastikan penyelesaian tepat waktu, Tim TPP juga terus melakukan koordinasi intensif agar kualitas data tetap menjadi prioritas utama. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah kalurahan dan tenaga pendamping dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian pendataan. Sinergi tersebut mencerminkan semangat pembangunan desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai pelaku utama dengan dukungan pendamping profesional sebagai mitra strategis. Melalui kerja sama yang baik, berbagai kendala teknis selama proses pendataan dapat diselesaikan secara musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah kalurahan dalam mengelola data pembangunan secara berkelanjutan.

Pendataan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh DPMK2PS Provinsi DIY merupakan bagian dari penguatan sistem data desa sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Ketersediaan data yang akurat akan mendukung penyusunan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengalokasian anggaran yang lebih efektif di tingkat kalurahan maupun kabupaten. Peran Pendamping Desa Profesional menjadi sangat strategis karena tidak hanya membantu proses administrasi, tetapi juga memastikan penerapan prinsip partisipatif, akuntabel, dan berbasis data dalam setiap tahapan kegiatan. Pendampingan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional mengenai pendampingan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan Kementerian Desa mengenai pendampingan profesional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Di tingkat daerah, pelaksanaan pendataan ini mendukung upaya DPMK2PS Provinsi DIY dalam menyediakan basis data sosial budaya yang terintegrasi sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan wilayah. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kalurahan, DPMK2PS Provinsi DIY, dan Tim Pendamping Profesional, diharapkan seluruh hasil pendataan mampu menjadi referensi yang kredibel bagi pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendataan yang berkualitas pada akhirnya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Rongkop.

Red-TPP Desa Kapanewon Rongkop/SAS