Penyelarasan BKK dan Dana Desa: Upaya Pendamping Desa Berdamai Dengan Pemberdayaan

Yogyakarta,TPPRongkop(30/03/2026)- Mengakhiri bulan Maret 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Kalurahan,Kependudukan,Dan Pencatatan Sipil DIY menggelar penyelarasan BKK Dais dan Dana Desa 2026.

Kegiatan yang berlangsung dua hari di hotel Chantya Yogyakarta  menyajikan model paparan, diskusi , diracik menarik dipandu moderator klaudia.

Roossy Budiawan,PSM Ahli Madya  Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Kalurahan,Kependudukan,Dan  Pencatatan Sipil DIY menjelaskan,” sinergi program dengan melibatkan TPP Kemendesa RI sebagai sebuah terobosan yang akan melahirkan kekuatan pemberdayaan di DIY.”Penyelarasan penggunaan bantuan keuangan khusus Dana Keistimewaan dan Dana Desa ,dua kekuatan anggaran perlu pendampingan agar dampak program dirasakan oleh masyarakat,imbuh Roossy”.

                       ( doc.forkom TPP DIY)

Untuk menguatkan pemahaman keistimewaan DIY, Eko Suryanti, Kabid Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Wakil Gubernur dan Kelembagaan Paniradyo Keistimewaan menjelaskan ,”Kebijakan penggunaan BKK Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan memerlukan input berupa perencanaan kegiatan, pelaksanaan yang berdampak serta pertanggungjawaban “.

Selain BKK keistimewaan, Dana Desa 2026 menjadi gerbong yang akan menghantarkan kesejahteraan di Kalurahan.Murtodo, Korprov DIY menjelaskan,”Delapan fokus penggunaan Dana Desa  untuk 

• Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan maksimal Rp300 ribu per KPM per bulan.
• Peningkatan Layanan Dasar: Penurunan stunting, gizi masyarakat, revitalisasi Posyandu dan Poskesdes.
• Ketahanan Pangan & Ekonomi: Pengembangan lumbung pangan desa, usaha tani, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
• Infrastruktur & Digitalisasi: Pembangunan fisik melalui padat karya tunai (PKTD) dan pengembangan infrastruktur digital.

Perlu keseriusan TPP untuk mensukseskan kebijakan sebagai seorang profesional”.

Sebagai rekomendasi , Hery Santoso, Tenaga Ahli Pemberdayaan Kab Gunungkidul, memaparkan,”Pola kegiatan yang berkelanjutan, perlu kerangka acuan, dilakukan terpadu, ada kontrol melalui monitoring dan evaluasi”.Monev menjadi pilihan mengetahui target capaian, dampak dan bahan penyusunan kebijakan berikutnya,ujar Herry”.

Dari pantauan redaksi, peserta yang hadir memenuhi ruang diskusi Chantya ,terhipnosi materi  dengan seksama mengikuti materi secara aktif.(gunawan aribowo)-